DPR dan Pemerintah dalam Membahas RUU pertambangan dinilai memberi keuntungan bagi investor

Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia mengkritik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam melanjutkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang - Undang Minerba di tengah merebaknya virus Covid-19, tidak mewakili kepentingan masyarakat dan juga bagi korban industri agen sbobet pertambangan.
 
Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia yang didalamnya terdapat JATAM Nasional, serta Auriga Nusantara WALHI ini menganggap sikap para wakil rakyat dan pemerintah menunjukkan adanya akomodasi dari pemerintah dan wakil rakyat kepada para investor. Dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, mereka mengatakan bahwa pemerintah dan para dewan perwakilan rakyat tidak memberikan prioritas untuk menyelamatkan orang-orang di tengah krisis pandemi Covid-19, tetapi malah memberikan jaminan untuk memfasilitasi perlindungan bagi para investor politik indonesia pertambangan.
 
Ada empat isu disorot terkait dengan pembahasan Rancangan Undang – Undang tersebut. Yang pertama, Rancangan Undang – Undang tersebut dinilai sebagai bentuk jaminan (penyelamatan) oleh pemerintah untuk melindungi elit korporasi sbobet88, bukan demi lingkungan hidup dan masyarakat, dengan menggunakan krisis Covid -19 yang menyebabkan vakum pemberian pendapat dan partisipasi masyarakat.
 
Merah Johansyah dari JATAM juga mengatakan bahwa Penyelamatan berikutnya, sementara ini sedang dalam persiapan, misalnya mengenai pengusulan pemotongan hak yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi para investor politik dunia.
 
Kedua, diduga adanya cacat prosedur dan cacat hukum di dalam proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Pertambangan, prosedur game slot tersebut dinilai telah melanggar peraturan yang diatur dalam Undang - Undang 12 tahun 2011, Peraturan Dewan Perwakilam Rakyat, dan dinilai telah mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar Repbulik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pasal 28F.

Ketiga, Koalisi melihat isi pasal dari Rancangan Undang - Undang Minerba yang menunjukkan bagaimana perusahaan diberikan keringanan dalam, antara lain, perpanjangan lisensi PKP2B otomatis tanpa pengurangan wilayah dan Lelang, IUPK yang dipermudah dalam hal pindah tangan dan IUP.
 
Baca Selanjutnya : Arteria Dahlan Mencurigai Najwa Shihab mendapatkan keuntungan dari Kartu Prakerja

Keempat, Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia mengatakan bahwa Sebagian besari dari isi ketentuan Rancangan Undang - Undang ini adalah hanyalah untuk mengakomodir kepentingan industri batubara.
 
Merah Johansyah mengatakan penghapusan, modifikasi, dan penambahan dari Rancangan Undang – Undang ini hanya mengacu pada otoritas dan pengusahaan izin, tetapi tidak mengakomodir kepentingan dampak industri pertambangan dan kepentingan penduduk di pertambangan, wanita dan masyarakat adat.
 
Disamping itu, Bambang Wuryanto, yang menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertambangan, juga dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia, dimana mereka menyebutkan bahwa aspirasi slot game publik yang telah ditujukan kepada DPR tidak dapat mengubah apa – apa.
 
Menurut Koalisi, pertemuan Panitia Kerja pertambangan yang telah diselenggarakan secara tertutup memberikan dampak kepada masyarakat di sektor industri pertambangan dan batubara.
 
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan DPR dimohon oleh koalisi untuk membatalkan pengesahan rencana undang-undang pertambangan rancangan tersebut dalam pembicaraan tingkat 2. DPR dan pemerintah dianggap harus fokus dengan menyelamatkan orang-orang di tengah wabah mematikan virus Covid-19.
 
Sebelumnya, Rancangan Undang - Undang Minerba ini sempat hampir disahkan. Bambang Wuryanto, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertambangan, mengatakan pembahasan Rancangan Undang - Undang Minerba adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh DPR sebagai lembaga legislatif, yang tugasnya adalah membuat hukum dan undang-undang berita politik.
 
Demi harmonisasi peraturan, semua ketentuan dalam Rancangan Undang - Undang tersebut juga dibahas dengan pemerintah pusat, baik kementerian ESDM dan kementerian lainnya. Oleh karena itu, jika nanti ada masyarakat yang keberatan dengan Rancangan Undang –Undang tersebut, diperbolehkan untuk mengajukan joker123 judicial review.
 
Bambang mengatakan bahwa jika nanti ada masyarakat yang keberatan dengan Rancangan Undang –Undang tersebut, diperbolehkan untuk mengajukan judicial review dan meminta masyarakat untuk tidak membombardir sebaran WA kepada mereka.