Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia mengkritik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam melanjutkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang - Undang Minerba di tengah merebaknya virus Covid-19, tidak mewakili kepentingan masyarakat dan juga bagi korban industri agen sbobet pertambangan.
 
Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia yang didalamnya terdapat JATAM Nasional, serta Auriga Nusantara WALHI ini menganggap sikap para wakil rakyat dan pemerintah menunjukkan adanya akomodasi dari pemerintah dan wakil rakyat kepada para investor. Dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, mereka mengatakan bahwa pemerintah dan para dewan perwakilan rakyat tidak memberikan prioritas untuk menyelamatkan orang-orang di tengah krisis pandemi Covid-19, tetapi malah memberikan jaminan untuk memfasilitasi perlindungan bagi para investor politik indonesia pertambangan.
 
Ada empat isu disorot terkait dengan pembahasan Rancangan Undang – Undang tersebut. Yang pertama, Rancangan Undang – Undang tersebut dinilai sebagai bentuk jaminan (penyelamatan) oleh pemerintah untuk melindungi elit korporasi sbobet88, bukan demi lingkungan hidup dan masyarakat, dengan menggunakan krisis Covid -19 yang menyebabkan vakum pemberian pendapat dan partisipasi masyarakat.
 
Merah Johansyah dari JATAM juga mengatakan bahwa Penyelamatan berikutnya, sementara ini sedang dalam persiapan, misalnya mengenai pengusulan pemotongan hak yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi para investor politik dunia.
 
Kedua, diduga adanya cacat prosedur dan cacat hukum di dalam proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Pertambangan, prosedur game slot tersebut dinilai telah melanggar peraturan yang diatur dalam Undang - Undang 12 tahun 2011, Peraturan Dewan Perwakilam Rakyat, dan dinilai telah mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar Repbulik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pasal 28F.

Ketiga, Koalisi melihat isi pasal dari Rancangan Undang - Undang Minerba yang menunjukkan bagaimana perusahaan diberikan keringanan dalam, antara lain, perpanjangan lisensi PKP2B otomatis tanpa pengurangan wilayah dan Lelang, IUPK yang dipermudah dalam hal pindah tangan dan IUP.
 
Baca Selanjutnya : Arteria Dahlan Mencurigai Najwa Shihab mendapatkan keuntungan dari Kartu Prakerja

Keempat, Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia mengatakan bahwa Sebagian besari dari isi ketentuan Rancangan Undang - Undang ini adalah hanyalah untuk mengakomodir kepentingan industri batubara.
 
Merah Johansyah mengatakan penghapusan, modifikasi, dan penambahan dari Rancangan Undang – Undang ini hanya mengacu pada otoritas dan pengusahaan izin, tetapi tidak mengakomodir kepentingan dampak industri pertambangan dan kepentingan penduduk di pertambangan, wanita dan masyarakat adat.
 
Disamping itu, Bambang Wuryanto, yang menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertambangan, juga dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil Membereskan Indonesia, dimana mereka menyebutkan bahwa aspirasi slot games publik yang telah ditujukan kepada DPR tidak dapat mengubah apa – apa.
 
Menurut Koalisi, pertemuan Panitia Kerja pertambangan yang telah diselenggarakan secara tertutup memberikan dampak kepada masyarakat di sektor industri pertambangan dan batubara.
 
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan DPR dimohon oleh koalisi untuk membatalkan pengesahan rencana undang-undang pertambangan rancangan tersebut dalam pembicaraan tingkat 2. DPR dan pemerintah dianggap harus fokus dengan menyelamatkan orang-orang di tengah wabah mematikan virus Covid-19.
 
Sebelumnya, Rancangan Undang - Undang Minerba ini sempat hampir disahkan. Bambang Wuryanto, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertambangan, mengatakan pembahasan Rancangan Undang - Undang Minerba adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh DPR sebagai lembaga legislatif, yang tugasnya adalah membuat hukum dan undang-undang berita politik.
 
Demi harmonisasi peraturan, semua ketentuan dalam Rancangan Undang - Undang tersebut juga dibahas dengan pemerintah pusat, baik kementerian ESDM dan kementerian lainnya. Oleh karena itu, jika nanti ada masyarakat yang keberatan dengan Rancangan Undang –Undang tersebut, diperbolehkan untuk mengajukan joker123 judicial review.
 
Bambang mengatakan bahwa jika nanti ada masyarakat yang keberatan dengan Rancangan Undang –Undang tersebut, diperbolehkan untuk mengajukan judicial review dan meminta masyarakat untuk tidak membombardir sebaran WA kepada mereka.

Arteria Dahlan, yang menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari partai PDIP, mencurigai Najwa Shihab terlibat dalam startup Sekolah.mu yang merupakan partner kerja sama dari kartu Prakerja. Arteria mengatakan Najwa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait hal itu, terutama mengenai Najwa Shibab yang diduga sebagai penerima manfaat dalam penunjukan Kartu Prakerja game slot.
 
"Apa Najwa Shihab memang memiliki hubungan dengan Sekolah.mu? Bagaimanakah hubungan itu? Apakah hal ini berawal dari pekerjaan yang kemudian pada akhirnya membuat Najwa sebagai beneficial owner?" Tanya Arteria Dahlan. Arteria Dahlan heran bagaimana di akhir 2019 startup perusahaan itu yang baru saja dimulai, dapat langsung mendapat proyek besar. Arteria Dahlan pun mempertanyakan kemungkinan Najwa Shihab sebagai pengaruh pada penunjukan Sekolah.mu mitra kartu Prakerja politik indonesia.

Arteria Dahlan ingin tahu tentang apakah adanya hubungan antara Najwa Shihab, Narasi TV, dan Sekolah.mu. Arteria juga mengacu pada etika dan hukum dalam kasus ini. Arteria Dahlan pun mengatakan bahwa manakah yang lebih hina, apakah perbuatan yang dilakukannya ini, dimana rakyat sedang menderita dan negara tidak kenal lelah mengelola keuangan negara, atau para narapidana sbobet88 korupsi yang direndahkan harkat, martabat dan nama baiknya oleh Najwa Shihab.
 
Arteria Dahlan menilai Najwa Shihab arteri sering menemukan kesalahan orang lain daripada menunjukkan sikap kritis terhadap keadaan. Arteria Dahlan juga mengatakan para politisi juga bisa saja mengkritik Najwa Shihab. Najwa Shihab pun dimintai komentar mengenai hal ini. Namun ia belum menanggapi permintaan untuk wawancara joker123 atau memberi komentar terhadap tuduhan arteria Dahlan itu.

Pertengkaran antara Najwa Shihab dengan para anggota politik Senayan yang didalamnya juga ada Arteria Dahlan, memang sedang memuncak belakangan ini. Para anggota dewan sibuk membicarakan Najwa Shihab, ketika prioritas kerja para anggota dewan tersebut dikritik oleh Najwa Shihab pada masa pandemic Covid-19 ini. Najwa Shihab mengkritik para anggota dewan dalam unggahan video di media sosialnya yang mengatakan bahwa ia telah melihat bahwa bamyak DPR negara lain yang saat ini melawan Covid-19, tapi ia juga bingung kenapa isu yang muncul dari Senayan tidak mengenai penanganan virus slot games Covid-19.
 
Najwa Shihab menambah lagi di videonya yang mengatakan bahwa DPR Senayan itu sedang sibuk membahas hal – hal lain seperti Rancangan Undang – Undang Cipta Kerja yang tidak diterima karena dirasa memihak kepentingan investor dan merugikan kebutuhan pekerja. Program kartu Prakerja ini juga memunculkan kontroversi dari masyarakat. Dimana sebenarnya tujuan dari program ini adalah untuk membantu para pekerja yang menganggur dan para PHK, dengan menyediakan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan.
 
Awalnya, proses pelatihan Kartu Prakerja ini adalah dalam bentuk pelatihan langsung. Namun, sejak merebaknya Covid-19 ini, pelatihan dilakukan secara online melalui paket pembelajaran dalam bentuk video. Pemerintah membayar sebanyak 20 triliun rupiah, dimana uang itu digunakan untuk : biaya pelatihan sebesar 5,6 triliun rupiah ; dana insentif sebesar 13,45 miliar rupiah; dana untuk melakukan survey sebesar 840 miliar rupiah; dan dana untuk membayar berita politik pengurus sebesar 100 juta rupiah.
 
Keputusan pemerintah untuk melaksanakan program dalam masa pandemi Covid-19 dianggap oleh masyarakat hanya menghabiskan uang negara dan tidak efektif dalam mengatasi penganguran dan PHK.  Boyamin Saiman, sebagai Koordinator masyarakat Anti korupsi di Indonesia (MAKI), berpendapat bahwa ada beberapa mitra dalam Program Prakerja Kartu melanggar aturan dalam melaksanakan bentuk persaingan usaha yang tidak benar. penunjukan ini dirasa Boyamin tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerjasama agen sbobet.
 
Tokopedia; BukaLapak; Pintaria; Pijar Mahir; Skill Academy; mau belajar apa; Sekolah.mu, dan Sisnaker adalah 8 mitra yang diduga melanggar praktik persaingan usaha sehat. Boyamin mengatakan delapan mitra dicurigai telah melanggar ketentuan bentuk persaingan tidak sehat atau monopoli, hal ini dikatakannya dalam pertemuannya dengan anggota Tim analisis Pengaduan Masyarakat KPK.
Panji Winanteya Ruky, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi manajemen pelaksana Kartu Prakerja, mengatakan bahwa dari awal rencana pelaksanaan, pemerintah telah membuka kemungkinan bagi sejumlah pihak yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program ini. Namun, yang ingin bekerja sama dengan pemerintah hanya ada 8 mitra politik dunia saja.